“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah untuk memastikan status jalan tersebut, apakah masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota Samarinda atau merupakan ranah Pemerintah Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Menurut Arie, kejelasan mengenai status pengelolaan jalan menjadi tahapan penting sebelum tindakan perbaikan didorong. 

Dengan begitu, penanganan kerusakan dapat diarahkan langsung kepada dinas teknis yang memiliki tanggung jawab atas ruas tersebut.

Ia memastikan Komisi III tidak akan berhenti pada tahap koordinasi. 

Apabila kewenangan sudah diketahui, DPRD akan mendorong instansi terkait untuk segera melakukan pengecekan kondisi di lapangan dan menentukan bentuk penanganan yang diperlukan.

“Setelah kita pastikan ranah kewenangannya, kami akan langsung menindaklanjuti dan mendorong dinas terkait untuk segera turun ke lapangan dan melakukan perbaikan. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru bergerak,” pungkasnya.

Arie menegaskan perbaikan Jalan Wahid Hasyim II harus segera dilakukan setelah status kewenangannya dipastikan agar tidak sampai menimbulkan korban. (adv/naf)