"Desa juga diberikan akses yang lebih besar terhadap pendanaan, baik melalui Dana Desa dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota," katanya lagi.

Aswanda lalu menuturkan bahwa desa kini punya hak dan tanggung jawab yang lebih luas.

Tidak hanya mengelola program-program yang berasal dari pusat, tetapi juga mengatur sumber daya lokal untuk pembangunan.

Pemerintah juga ia katakan saat ini juga sudah memikirkan akan bagaimana desa bisa mendapatkan pemasukan tersendiri di luar dari ADD.

Salah satunya, adalah dengan menggerakkan BUMDes di masing-masing desa. Untuk itulah BUMDes juga menjadi subjek yang diterapkan untuk bisa berfungsi maksimal di tingkat desa.

"Ini juga menjadi tanda bahwa pemerintah ingin pembangunan itu bisa dilakukan dari level desa. Untuk bisa mandiri, pendapatan desa juga ikut diperhatikan pemerintah," pungkasnya. (adv)