Desa Kini Dinilai Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Wilayahnya Sendiri, Penjelasan DPMPD Kaltim

Potret Desa Nelayan di Bontang Kuala/ IST
AVNMEDIA.ID - Adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 2 Tahun 2016 mendorong peran desa menjadi lebih strategis dalam pembangunan.
Desa kini menjadi bagian yang diharap bisa menjadi sentra ekonomi, termasuk juga berperan dalam pembangunan di wilayahnya.
Disampaikan Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda, kewenangan besar saat ini sudah dimiliki desa. Adanya alokasi dana desa membuat kini mereka bisa melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya.
“Desa sekarang memiliki kewenangan besar untuk mengurus urusan sendiri, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal,” kata Aswanda.
Hal ini ia sampaikan tentu saja sangat berbeda saat dibandingkan dengan kebijakan pemerintah terdahulu, dimana desa lebih berperan pasif, hanya sebagai penerima kebijakan dari pemerintah pusat.
"Nah, dengan kebijakan baru, desa didorong untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi alam dan kearifan lokal untuk kegiatan ekonomi yang produktif," ujarnya.
"Desa juga diberikan akses yang lebih besar terhadap pendanaan, baik melalui Dana Desa dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota," katanya lagi.
Aswanda lalu menuturkan bahwa desa kini punya hak dan tanggung jawab yang lebih luas.
Tidak hanya mengelola program-program yang berasal dari pusat, tetapi juga mengatur sumber daya lokal untuk pembangunan.
Pemerintah juga ia katakan saat ini juga sudah memikirkan akan bagaimana desa bisa mendapatkan pemasukan tersendiri di luar dari ADD.
Salah satunya, adalah dengan menggerakkan BUMDes di masing-masing desa. Untuk itulah BUMDes juga menjadi subjek yang diterapkan untuk bisa berfungsi maksimal di tingkat desa.
"Ini juga menjadi tanda bahwa pemerintah ingin pembangunan itu bisa dilakukan dari level desa. Untuk bisa mandiri, pendapatan desa juga ikut diperhatikan pemerintah," pungkasnya. (adv)