Menurutnya, pendekatan ini bisa meminimalisir kecemburuan di masyarakat dan membuat penyaluran bantuan lebih merata.

“Dapur umum bisa menjadi titik pengolahan logistik agar pembagian lebih adil. RT cukup bertugas sebagai pelapor kebutuhan, sementara distribusinya dikelola pemerintah,” lanjutnya.

Adnan juga menyoroti lemahnya pendataan yang dilakukan di lapangan.

Akibatnya, tidak sedikit bantuan, termasuk dari para donatur, yang tidak tepat sasaran karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Ia menilai sinergi antara perangkat pemerintah, pihak kelurahan, dan relawan masih jauh dari kata optimal.

Sebagai langkah antisipasi, Adnan mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penanganan darurat agar kejadian serupa tak terulang.

“DPRD akan terus mendorong adanya SOP yang memuat pembagian yang adil, transparan, dan minim gesekan. Jangan sampai niat baik jadi bumerang,” jelasnya. (adv)