AVNMEDIA.ID - Distribusi bantuan bencana di Samarinda kembali menjadi perhatian publik.

Alih-alih menenangkan situasi pasca-bencana, distribusi yang dianggap tidak merata justrumenimbulkan gesekan di tengah warga.

Keluhan muncul dari masyarakat di berbagai kawasan terdampak terkait ketimpangan penerimaan bahan pokok seperti susu dan telur.

Beberapa warga dilaporkan menerima bantuan lebih dari sekali, sedangkan sebagian lainnya belum mendapatkannya sama sekali, sehingga menimbulkan ketegangan antarwarga di tingkat RT.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menekankan pentingnya perbaikan terhadap sistem distribusi bantuan yang berlaku saat ini.

“Distribusi langsung ke rumah tanpa sistem yang jelas justru membuka celah konflik. Kita butuh pendekatan yang lebih tertata dan terpusat,” terangnya pada Kamis (19/6/2025).

Adnan mengusulkan agar Pemkot Samarinda menggandeng BPBD serta Dinas Sosial untuk menerapkan skema distribusi berbasis dapur umum.

Menurutnya, pendekatan ini bisa meminimalisir kecemburuan di masyarakat dan membuat penyaluran bantuan lebih merata.

“Dapur umum bisa menjadi titik pengolahan logistik agar pembagian lebih adil. RT cukup bertugas sebagai pelapor kebutuhan, sementara distribusinya dikelola pemerintah,” lanjutnya.

Adnan juga menyoroti lemahnya pendataan yang dilakukan di lapangan.

Akibatnya, tidak sedikit bantuan, termasuk dari para donatur, yang tidak tepat sasaran karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Ia menilai sinergi antara perangkat pemerintah, pihak kelurahan, dan relawan masih jauh dari kata optimal.

Sebagai langkah antisipasi, Adnan mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penanganan darurat agar kejadian serupa tak terulang.

“DPRD akan terus mendorong adanya SOP yang memuat pembagian yang adil, transparan, dan minim gesekan. Jangan sampai niat baik jadi bumerang,” jelasnya. (adv)