AVNMEDIA.ID - Persoalan kesenjangan antar sekolah menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini. 

Dewan menilai pembenahan pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada proses penerimaan peserta didik, melainkan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sekolah serta penyesuaian kapasitas ruang belajar.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di daerah tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. 

Namun, sejumlah kendala yang muncul ketika aturan tersebut diterapkan di Samarinda perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

Menurut Novan, hasil pelaksanaan SPMB tahun ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi sebelum sistem yang sama diterapkan kembali pada tahun berikutnya. 

Salah satu aspek yang dianggap penting ialah bagaimana pemerintah dapat mengurangi perbedaan kondisi dan kualitas sekolah.

“Berbagai kekurangan yang ditemukan pada pelaksanaan tahun ini tentu harus menjadi bahan evaluasi. Bagi kami, salah satu yang paling penting untuk didorong adalah penyeragaman sekolah,” ucapnya. 

Ia mengatakan, aturan nasional mengenai SPMB tetap menjadi pedoman Pemerintah Kota Samarinda. 

Kendati demikian, pemerintah daerah juga perlu memiliki langkah penyelesaian terhadap persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan.

Tak hanya mengenai pemerataan, DPRD turut menyoroti kemungkinan adanya celah kecurangan dalam proses penerimaan murid. 

Evaluasi terhadap sistem dinilai perlu diarahkan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan ketika SPMB kembali digelar.

“Kita tetap berpedoman pada ketentuan nasional. Namun, persoalan yang muncul di daerah tentu harus kita perbaiki. Harapannya, tahun depan potensi kecurangan semakin kecil dan kesenjangan antarsekolah juga bisa dikurangi,” terang Novan.

Novan menjelaskan, kondisi sekolah yang berbeda-beda, baik dari sisi mutu maupun daya tampung, ikut memengaruhi pilihan orang tua ketika menentukan sekolah bagi anak. 

Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah sekolah lebih banyak diminati dibandingkan sekolah lainnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperhatikan kecukupan sekolah dan ruang belajar berdasarkan kebutuhan setiap kawasan. 

Pemerataan fasilitas pendidikan diharapkan dapat membuat akses belajar lebih seimbang sehingga masyarakat tidak hanya berorientasi pada sekolah tertentu.

Evaluasi SPMB, lanjutnya, tidak akan memberikan hasil maksimal jika hanya menyentuh tata cara pendaftaran dan penerimaan murid. 

Perbaikan juga harus diarahkan pada kondisi sekolah agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kami tentu tidak ingin persoalan serupa kembali muncul setiap tahun. Jadi, yang perlu diperbaiki bukan semata-mata mekanisme penerimaannya, tetapi kondisi dan pemerataan sekolah juga harus menjadi perhatian,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembenahan pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih setara bagi seluruh anak di Samarinda. Kapasitas ruang kelas, kondisi masing-masing sekolah, serta mekanisme penerimaan murid perlu berjalan dalam satu rangkaian pembenahan.

DPRD Samarinda pun menyatakan akan tetap mengawal proses tersebut. Upaya memperkecil perbedaan antar sekolah dinilai penting agar persoalan yang muncul setiap masa penerimaan murid baru dapat ditekan.

“Bagi DPRD, penyeragaman sekolah menjadi salah satu hal yang kami prioritaskan dalam pembenahan pendidikan,” pungkasnya. (adv)