AVNMEDIA.ID - Perbaikan dan penggantian lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang rusak di sejumlah ruas jalan Kota Samarinda diminta menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, yang menilai kondisi penerangan jalan masih membutuhkan perhatian serius.

Dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2025, persoalan LPJU turut menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. 

Menurut Deni, keberadaan lampu jalan yang berfungsi dengan baik berkaitan langsung dengan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.

Sebagai bentuk tindak lanjut, ia mengaku telah meminta penjelasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai langkah percepatan penanganan LPJU yang mengalami kerusakan di beberapa lokasi.

Perhatian khusus diberikan pada akses menuju Jembatan Mahkota II. 

Kawasan tersebut sempat mengalami gangguan penerangan sehingga memunculkan kekhawatiran bagi pengguna jalan yang melintas saat malam hari.

“Kemarin saya sampaikan kepada kepala dinas, kapan ini bisa direalisasikan. Karena ini berbicara kebutuhan yang urgent, menyangkut keamanan masyarakat,” tuturnya.

Deni menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya menunggu munculnya kecelakaan atau kejadian yang merugikan warga sebelum mengambil tindakan perbaikan. 

Menurutnya, langkah antisipatif jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah masalah terjadi.

Ia juga menilai kondisi LPJU di berbagai wilayah Samarinda belum sepenuhnya mendukung visi kota yang terang dan aman. 

Sejumlah infrastruktur penerangan dinilai sudah berusia tua dan membutuhkan program peremajaan agar dapat berfungsi secara optimal.

“Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian pemerintah kota. Karena Samarinda menuju kota terang, tapi di satu sisi masih banyak lampu jalan yang belum dilakukan peremajaan,” katanya.

Selain jalur menuju Jembatan Mahkota II, persoalan lampu jalan yang padam juga ditemukan di kawasan Jalan Pahlawan dan Jalan Dr. Sutomo. 

Lokasi tersebut bahkan pernah menjadi sasaran inspeksi mendadak Komisi III DPRD Samarinda setelah banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat.

“Kita juga melihat banyak laporan dari masyarakat, termasuk soal lampu di kawasan Pahlawan. Ini juga pernah kami sidak sebelumnya,” ujarnya.

Tidak hanya lampu yang menjadi perhatian, kondisi tiang penerangan dan jaringan kabel bawah tanah juga dinilai memerlukan evaluasi. 

Deni menyebut sebagian infrastruktur tersebut sudah berusia cukup lama sehingga berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak segera diperbarui.

“Struktur lampunya sudah tidak layak karena model lama. Kabel bawah tanahnya juga usianya sudah di atas 10 sampai 15 tahun dan cukup mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Komisi III DPRD Samarinda meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mempercepat program peremajaan LPJU di titik-titik yang dianggap paling mendesak. 

Ia mengakui usulan tersebut sebenarnya telah masuk dalam agenda pembahasan pemerintah.

Namun demikian, pelaksanaannya hingga kini masih terkendala penyesuaian anggaran. 

Meski begitu, Deni berharap kebutuhan dasar masyarakat seperti penerangan jalan tetap mendapatkan porsi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Di tengah efisiensi ini, kami berharap ada perhatian lebih terhadap masalah LPJU. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan keamanan masyarakat,” terangnya.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah kota lebih mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. (adv/naf)