“Kalau sekolah di sekitar rumah bagus, mana ada orang tua yang mau repot-repot cari celah? Ini bukan soal nakal atau tidak, tapi karena akses pendidikan belum merata,” jelasnya.

Ia pun mengkritik pendekatan pemerintah yang selama ini hanya fokus pada regulasi zonasi dan kuota, tanpa menyentuh akar persoalan: minimnya pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan.

“Kalau sampai ada yang menyuap supaya anaknya bisa masuk sekolah favorit, itu bukan karena mereka jahat. Tapi karena sistem kita belum adil,” ujar Anhar lantang.

Sebagai solusi, ia mendesak Dinas Pendidikan dan Pemkot Samarinda untuk menyusun kebijakan anggaran yang benar-benar berbasis kebutuhan tiap wilayah, bukan berdasarkan reputasi sekolah semata.

“Pendidikan bukan hak eksklusif anak-anak yang tinggal di pusat kota. Mereka yang tinggal di pinggiran juga pantas dapat sekolah yang layak, fasilitas yang setara, dan lingkungan belajar yang aman. Ini bukan soal nominal anggaran, tapi soal keadilan,” tutupnya. (adv)