AVNMEDIA.ID - Persoalan anak jalanan dan masyarakat yang meminta-minta di sejumlah persimpangan Kota Samarinda dinilai tidak cukup diselesaikan melalui operasi penertiban. 

DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah turut mencari tahu kemungkinan adanya pihak tertentu yang mengatur aktivitas tersebut secara terorganisir.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai pola tersebut menjadi salah satu alasan aktivitas meminta-minta masih dapat ditemukan di jalan meski penertiban telah dilakukan berulang kali.

“Persoalannya, ada kelompok-kelompok yang diduga mengorganisir aktivitas seperti ini. Itu yang membuat penanganannya menjadi tidak mudah,” ucapnya.

Ia mengatakan penanganan di lapangan seharusnya tidak hanya menyasar orang yang ditemukan berada di persimpangan. 

Pemerintah perlu menggali informasi mengenai kondisi sosial mereka sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak yang berada di balik aktivitas tersebut.

Pendekatan itu dinilai penting agar penertiban tidak menjadi kegiatan yang berulang tanpa menyelesaikan persoalan utama. 

Sebab, masyarakat yang sebelumnya telah ditertibkan dapat kembali melakukan aktivitas serupa apabila tidak mendapatkan pembinaan maupun solusi setelah operasi dilakukan.

Karena itu, Anhar mendorong pemerintah mengombinasikan langkah penegakan aturan dengan intervensi sosial. 

Penanganan tersebut dapat melibatkan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Sosial dapat diarahkan untuk memberikan pembinaan serta menangani kebutuhan sosial masyarakat yang berada di jalan. 

Di sisi lain, Satpol PP tetap memiliki fungsi dalam menegakkan peraturan daerah terhadap aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan.

Koordinasi antara kedua perangkat daerah tersebut dianggap penting supaya upaya yang dilakukan tidak berjalan secara terpisah. 

Pemerintah juga perlu memiliki data yang lebih jelas mengenai anak jalanan dan masyarakat yang meminta-minta sebagai dasar menentukan bentuk intervensi.

Pendataan dapat membantu mengidentifikasi kondisi masing-masing individu sehingga pembinaan maupun bantuan yang diberikan tidak dilakukan secara seragam. 

Dengan begitu, penanganan diharapkan tidak sekadar menghilangkan keberadaan mereka dari titik-titik tertentu.

Anhar menyebut persoalan sosial di Samarinda memang memiliki tantangan tersendiri.

Tingginya aktivitas masyarakat serta mobilitas penduduk sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur membuat dinamika persoalan sosial menjadi semakin beragam.

Meski begitu, ia melihat Pemkot Samarinda sudah mulai mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi persoalan tersebut. 

Penataan hingga penyediaan lokasi tertentu menjadi bagian dari upaya yang telah dilakukan pemerintah.

“Memang tidak mudah menyelesaikan persoalan seperti ini. Namun, saya melihat pemerintah kota sudah mulai mengambil langkah nyata untuk menanganinya,” jelas Anhar.

Menurut Anhar, upaya tersebut perlu dilanjutkan secara konsisten dan tidak berhenti ketika operasi penertiban selesai. 

Setiap kegiatan penertiban sebaiknya diikuti pembinaan, pendampingan, serta evaluasi untuk melihat apakah langkah yang dilakukan benar-benar memberikan hasil.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memindahkan anak jalanan maupun masyarakat yang meminta-minta dari satu titik ke titik lainnya. 

Pola semacam itu dinilai belum menyentuh persoalan yang menyebabkan aktivitas tersebut terus muncul.

“Penanganannya jangan hanya berhenti pada penertiban. Harus ada pembinaan dan penanganan lanjutan,” pungkasnya.

DPRD Samarinda berharap penanganan ke depan dapat dilakukan secara lebih terpadu. 

Selain penegakan aturan, pemerintah perlu memperkuat pendekatan sosial serta menelusuri dugaan adanya pihak yang mengorganisir aktivitas meminta-minta di jalan.

Dengan pola tersebut, persoalan anak jalanan dan masyarakat yang meminta-minta di persimpangan diharapkan dapat ditangani dari sisi penyebab maupun dampaknya. 

Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan penanganan sosial yang lebih tepat bagi masyarakat yang memang membutuhkan. (adv)