AVNMEDIA.ID -  Persoalan sampah kembali mencuat di Samarinda.

Di kawasan Pinang Seribu, sejumlah lahan kosong kini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah liar akibat terbatasnya sarana penampungan yang disediakan pemerintah.

DPRD Samarinda pun meminta persoalan tersebut segera ditangani sebelum menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.

Temuan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, setelah melakukan inspeksi lapangan (sidak) di kawasan Pinang Seribu. Dalam kunjungannya, ia menemukan beberapa titik yang digunakan warga sebagai lokasi pembuangan sampah tidak resmi karena minimnya fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia.

Menurut Andriansyah, kondisi tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Selain keterbatasan kontainer sampah, jarak menuju TPS resmi yang cukup jauh membuat sebagian warga memilih membuang sampah di lahan kosong yang lebih mudah dijangkau.

“Di lapangan kami melihat sendiri adanya TPS liar yang muncul karena masyarakat kesulitan mengakses lokasi pembuangan resmi. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya, Jumat.

Keterbatasan Fasilitas Jadi Pemicu

Andriansyah menjelaskan, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan sarana yang memadai. Ketika fasilitas penampungan tidak tersedia atau lokasinya terlalu jauh, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih praktis.

Akibatnya, sejumlah lahan kosong di sekitar permukiman berubah menjadi titik pembuangan sampah liar yang berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Andriansyah mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar penanganan dapat segera dilakukan.

“Saya sudah telepon pihak terkait untuk segera menindaklanjutinya,” tegasnya.

Koordinasi Antar OPD Disorot

Dalam penelusurannya, Andriansyah menilai salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian adalah koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah.

Ia menjelaskan, pengadaan kontainer sampah berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai pengguna fasilitas tersebut.

Menurutnya, kebutuhan kontainer yang selama ini diusulkan DLH belum seluruhnya terpenuhi. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan fasilitas penampungan sampah di sejumlah kawasan permukiman.

“Kalau fasilitasnya kurang, tentu akan berdampak pada pelayanan di lapangan. Ini yang perlu menjadi perhatian agar persoalan sampah tidak terus berulang,” katanya.

Apresiasi untuk Petugas Kebersihan

Meski menyoroti persoalan fasilitas, Andriansyah memberikan apresiasi kepada petugas DLH yang selama ini tetap bekerja maksimal menjaga kebersihan kota.

Menurutnya, petugas kebersihan telah menjalankan tugas dengan baik meski harus menghadapi keterbatasan sarana dan meningkatnya volume sampah masyarakat.

Ia menilai persoalan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya memadai dibandingkan kinerja petugas di lapangan.

“Petugas DLH bekerja hampir 24 jam untuk memastikan sampah dapat terangkut. Karena itu, mereka juga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai,” ujarnya.

DPRD Dorong Pengadaan Kontainer Masuk Prioritas APBD

Untuk mencegah munculnya TPS liar di berbagai wilayah kota, Komisi III DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar mempercepat penambahan fasilitas kontainer sampah melalui alokasi anggaran daerah.

Andriansyah menilai pengadaan kontainer baru perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan APBD mendatang, terutama di kawasan yang masih minim sarana pembuangan sampah.

Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, masyarakat diharapkan lebih mudah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga praktik pembuangan sampah liar dapat ditekan.

“Ke depan kami mendorong agar pengadaan kontainer menjadi prioritas. Ini penting untuk memutus rantai munculnya TPS liar dan meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan di Samarinda,” pungkasnya. (adv)