AVNMEDIA.ID -  Dalam upaya memperkuat akurasi data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mewajibkan setiap ketua Rukun Tetangga (RT) untuk melaporkan setiap kejadian kematian maupun kelahiran di lingkungannya.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, menekankan bahwa pelaporan kematian kerap terabaikan karena dianggap tidak mendesak jika tidak terkait urusan administrasi seperti pencairan pensiun atau warisan.

Padahal, pencatatan kematian penting untuk menjaga validitas data kependudukan.

"Jika ada warga meninggal namun tidak dilaporkan, sistem kami masih menganggap mereka hidup. Ini bisa memunculkan masalah, misalnya tagihan iuran BPJS yang terus berjalan atau munculnya pemilih fiktif saat pemilu," jelas Iryanto, Rabu (9/4/2025).

Untuk menanggulangi persoalan ini, Disdukcapil Kukar menerapkan dua strategi utama. Pertama, mereka telah mencocokkan data dan menemukan hampir 8.000 warga yang telah meninggal tetapi belum tercatat secara resmi melalui akta kematian.