“Melalui lokasi ini, kami ingin menunjukkan kesiapan Kukar untuk menyambut program Sekolah Rakyat,” lanjutnya.

Meskipun program ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, Pemkab Kukar akan bertanggung jawab atas penyediaan lahan sebagai bentuk kontribusi daerah. Pengajuan pembangunan sekolah akan dilakukan melalui sistem digital resmi yang telah disediakan pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat yang menganggarkan pembangunannya, sementara tugas kita di daerah adalah menyiapkan lahan,” jelas Sunggono.

Sekolah Rakyat ini nantinya ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Keberadaannya diharapkan menjadi solusi nyata bagi pemerataan pendidikan di wilayah Kukar, terutama bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi.

Rencananya, Pemkab Kukar akan mengajukan program ini dalam tahun 2025, dengan harapan pembangunan bisa dimulai tahun berikutnya.

Meski Kukar tidak termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang menjadi proyek percontohan nasional, Sunggono menegaskan bahwa Kukar memiliki komitmen kuat untuk ambil bagian.

“Meskipun bukan daerah pilot project, kita tetap antusias dan ingin berpartisipasi demi masa depan pendidikan anak-anak Kukar,” pungkasnya. (adv)