AVNMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) saat ini sedang dalam persiapan untuk penyediaan lahan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program inisiatif dari pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Guna mendukung program ini, Pemkab Kukar tengah mencari lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang memenuhi syarat pembangunan.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pencarian lokasi. Namun, dari hasil survei, belum ada sekolah yang eksisting di Kukar yang memiliki lahan seluas itu.

“Karena tidak ada sekolah yang lahannya cukup luas, maka kita inisiatif mencari lahan lain milik pemerintah daerah,” ujar Sunggono, Kamis (17/4/2025).

Salah satu opsi yang dianggap layak berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu.

Lokasi ini dinilai strategis karena sudah memiliki dokumen kepemilikan yang jelas dan didukung infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, listrik, air bersih, hingga jaringan telekomunikasi. Selain itu, letaknya juga dekat dengan Sekolah Polisi Negara (SPN), sehingga menunjang aspek keamanan dan aksesibilitas.

“Melalui lokasi ini, kami ingin menunjukkan kesiapan Kukar untuk menyambut program Sekolah Rakyat,” lanjutnya.

Meskipun program ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, Pemkab Kukar akan bertanggung jawab atas penyediaan lahan sebagai bentuk kontribusi daerah. Pengajuan pembangunan sekolah akan dilakukan melalui sistem digital resmi yang telah disediakan pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat yang menganggarkan pembangunannya, sementara tugas kita di daerah adalah menyiapkan lahan,” jelas Sunggono.

Sekolah Rakyat ini nantinya ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Keberadaannya diharapkan menjadi solusi nyata bagi pemerataan pendidikan di wilayah Kukar, terutama bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi.

Rencananya, Pemkab Kukar akan mengajukan program ini dalam tahun 2025, dengan harapan pembangunan bisa dimulai tahun berikutnya.

Meski Kukar tidak termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang menjadi proyek percontohan nasional, Sunggono menegaskan bahwa Kukar memiliki komitmen kuat untuk ambil bagian.

“Meskipun bukan daerah pilot project, kita tetap antusias dan ingin berpartisipasi demi masa depan pendidikan anak-anak Kukar,” pungkasnya. (adv)