AVNMEDIA.ID - Ketersediaan tenaga pendidik di Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda di tengah pembahasan mengenai pengangkatan guru paruh waktu. 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan guru di sekolah yang masih cukup tinggi.

Menurut Ismail, kebutuhan tenaga pendidik memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan tenaga kesehatan. 

Namun, kondisi di sektor pendidikan Samarinda saat ini menunjukkan adanya kekurangan guru yang perlu segera diantisipasi pemerintah.

“Sebetulnya semuanya sama saja antara nakes dengan guru. Tapi, kita bicara kebutuhan guru saat ini, khususnya Kota Samarinda,” ungkap Ismail.

Ia mengungkapkan, Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebelumnya menyampaikan jumlah kekurangan guru berada di kisaran 500 orang. 

Kekosongan tersebut berpotensi semakin besar karena tenaga pendidik yang memasuki usia pensiun terus bertambah setiap tahunnya.

“Data terakhir yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, kita kekurangan sekitar 500 guru,” jelasnya.

Menurut dia, kondisi itu harus menjadi perhatian serius karena kekurangan tenaga pengajar dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembelajaran di sekolah. 

Terutama ketika guru yang memasuki masa pensiun belum memiliki pengganti, sekolah berpotensi mengalami keterbatasan tenaga untuk memenuhi kebutuhan kelas.

Ismail juga menilai pemerintah perlu memiliki arah yang jelas dalam menentukan status tenaga pendidik. 

Ia berpandangan profesi guru sebaiknya mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN) sehingga terdapat kepastian dalam menjalankan tugas sekaligus jaminan terhadap kesejahteraannya.

“Kalau saya melihatnya, cocoknya guru itu ASN. Kenapa? Supaya dia kemudian menetap di sana. Kesejahteraannya juga betul-betul terjamin,” pungkasnya.

Meski begitu, ia tidak mempersoalkan apabila pemenuhan kebutuhan tenaga guru dilakukan secara bertahap. 

Menurutnya, pemerintah dapat menyesuaikan pengangkatan tenaga pendidik dengan kondisi kebutuhan di masing-masing sekolah serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Bagi Ismail, penanganan kekurangan guru harus menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. 

Pemenuhan tenaga pendidik yang memadai juga dinilai menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan mutu pendidikan Samarinda dalam jangka panjang. (adv)