Data ini dinilai sangat penting untuk memastikan kios benar-benar diberikan kepada yang berhak, serta mencegah munculnya oknum tak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan kios lewat jalur belakang.

“Kami ingin pastikan kios tidak jatuh ke tangan yang salah. Kalau data akurat dan sistem distribusi ketat, praktik makelar bisa ditekan,” tegasnya.

Iswandi juga mendorong agar Pemkot segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, dinas teknis, dan perwakilan pedagang sebelum proses pembagian kios dimulai.

Menurutnya, komunikasi terbuka bisa mencegah konflik dan kekecewaan di kemudian hari.

“Jangan tunggu ada keributan dulu baru turun tangan. Kalau semuanya dibuka sejak awal dan dirancang dengan matang, semua pihak pasti bisa merasa dilibatkan,” ujarnya.

Meskipun secara teknis proyek berada di bawah pengawasan Komisi III, Iswandi memastikan bahwa Komisi II tetap akan aktif mengawal proses pasca-revitalisasi, khususnya dalam hal keberlangsungan ekonomi pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada kios pasar.

“Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat kecil dari praktik curang. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya. (adv)