Tak tinggal diam, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia akhirnya memberikan pernyataan resmi.

Mereka membenarkan bahwa keanggotaan Novita di IPK Indonesia telah dibatalkan sejak tahun 2022 karena yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen administrasi penting yang disyaratkan untuk menjadi anggota profesional.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa secara hukum, Novita tidak memiliki hak untuk menggunakan gelar “psikolog” di depan publik, apalagi memberikan layanan psikologi kepada masyarakat umum.

Banyak Tampil di TV dan Menangani Artis, Tapi Tak Punya Izin Resmi?

Popularitas Novita Tandry tidak bisa dipandang remeh.

Ia dikenal luas sebagai konselor sejumlah selebritas, sering muncul membahas topik psikologi populer, hingga menjadi komentator dalam kasus besar, seperti kasus kekerasan seksual oleh seorang dokter PPDS di Bandung.

Hal ini membuat banyak publik figur dan masyarakat awam menganggapnya sebagai ahli di bidang psikologi.

Namun kini, klaim keilmuannya itu dipertanyakan.

Sebab, tanpa menyelesaikan pendidikan sarjana Psikologi dan tidak menempuh pendidikan profesi, maka gelar "psikolog" tidak dapat diberikan atau disematkan pada seseorang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, serta Kode Etik Psikologi Indonesia yang dikeluarkan HIMPSI.

Fenomena ini memunculkan keprihatinan mendalam di kalangan profesional dan masyarakat.

Banyak pihak menilai, praktik yang dilakukan oleh individu tanpa izin resmi seperti ini sangat berisiko, yakni masyarakat bisa mendapatkan layanan psikologis yang tidak aman dan tidak berbasis ilmu, rentan terjadi salah penanganan masalah mental, bahkan trauma baru akibat pendekatan yang keliru, hingga munculnya krisis kepercayaan publik terhadap profesi psikologi yang selama ini diperjuangkan dengan standar akademik dan etik yang ketat.