AVNMEDIA.ID -  Tanggal 8 Agustus 2025 menjadi penanda momen bersejarah yang dirayakan di Kampus FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda. 

Persis dua abad sebelumnya, pada tanggal yang sama, Kesultanan Kutai menandatangani perjanjian pertama dengan Pemerintah Hindia Belanda. 

Sebagai sebuah peristiwa penting dalam sejarah Kalimantan Timur, entitas literasi publik SUMBU TENGAH bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unmul dan Lasaloka-KSB menyelenggarakan sebuah forum diskusi publik untuk memperingatinya. 

Momen ini tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengkritisi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan kontribusi Kaltim bagi NKRI.

Hadir sebagai keynote speaker, Aji Mirni Mawarni—anggota DPD dan MPR RI dari Dapil Kaltim sekaligus keturunan Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman—menegaskan pentingnya meluruskan sejarah berbasis sumber valid. Ia bersama adiknya memfasilitasi penulisan ulang buku Histori Kutai karya Muhammad Sarip, yang memanfaatkan arsip di ANRI dan sumber lisan dari para sesepuh kerabat Sultan Kutai.

“Dulu Kutai menjalin perjanjian dengan Belanda dalam bentuk kontrak. Di era NKRI, hasil SDA Kaltim justru banyak dinikmati pusat, sementara rakyat Kaltim belum sepenuhnya merasakan manfaatnya,” tegas Mawar.

Selain Mawar, hadir pula tiga narasumber lain:

• Muhammad Sarip, penulis Histori Kutai, yang menyoroti minimnya perhatian sejarah Kaltim dalam narasi nasional.
• Aji Muhammad Mirza Wardana, Petinggi Pore Sempekat Keroan Kutai, yang menilai perjanjian 1825 lebih bersifat kontrak dagang daripada penjajahan.
• Muhammad Azmi, dosen Pendidikan Sejarah Unmul, yang membacakan naskah asli perjanjian dalam aksara Arab Melayu.

Dalam presentasinya, Mawar menekankan pentingnya penulisan sejarah yang berbasis pada sumber yang valid. Keturunan dari Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman itu juga membagikan buku cetak Histori Kutai kepada seluruh peserta yang hadir hingga akhir acara.

Buku yang diterbitkan tahun 2023 tersebut dilengkapi epilog dari sejarawan Prof. Asvi Warman Adam.