Akibatnya, sebagian masyarakat bersikap pasif, bahkan menolak program karena merasa tidak dilibatkan sejak awal.

Deni mengungkapkan bahwa rencana penataan kawasan kumuh sebenarnya telah masuk dalam program jangka panjang Pemkot Samarinda.

Namun hingga pertengahan 2025, progresnya masih berkutat di tahap perencanaan, tanpa realisasi di lapangan yang signifikan.

“Program ini sudah lama dirancang, dan seharusnya dilaksanakan secara bertahap. Tapi tetap saja, semua bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan tersebut,” katanya.

Untuk tahun ini, proyek penataan baru menyasar 7 hektare dari total 75 hektare kawasan kumuh yang tersebar di Samarinda.

Deni juga menjelaskan bahwa ruang intervensi pemerintah masih terbatas, karena hanya bisa dilakukan dalam radius 10 meter dari jalan utama.

“Menata seluruh kawasan secara serentak jelas tidak realistis. Kita harus bergerak bertahap, menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan kesiapan warga di lapangan,” pungkasnya. (adv)