Tak menutup kemungkinan, mediasi berikutnya akan digelar langsung di lokasi agar warga terdampak merasa lebih dilibatkan.

“Kalau memang lebih efektif, kita adakan mediasi di tengah masyarakat. Biar mereka merasa dihargai, bukan disisihkan,” ujarnya.

Politikus ini menegaskan bahwa DPRD tidak menentang program penataan kota, namun mendorong agar pendekatan yang digunakan tetap manusiawi dan adil. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat kecil. 

Sementara itu, diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nurrahmani mengungkapkan bahwa penataan kawasan pasar tersebut telah melewati sejumlah tahapan penting. Salah satunya adalah permohonan dari pemilik lahan kepada pemerintah untuk merelokasi para pedagang, yang pertama kali diajukan sejak tahun 2014.

“Awalnya, lahan tempat pasar itu memang dibangun oleh pemiliknya sendiri. Permasalahan ini sudah berlangsung lama. Pada tahun 2014, pemilik lahan sempat mengajukan permohonan kepada Wali Kota agar pasar direlokasi," ujarnya. (adv)