Seluruh usulan belanja dari berbagai organisasi perangkat daerah juga sedang dievaluasi agar tetap sesuai dengan kapasitas keuangan pemerintah.

Karena itu, Novan mengingatkan agar penyusunan belanja daerah tidak dilakukan secara berlebihan. 

Pemerintah, menurutnya, harus menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan pengeluaran yang direncanakan.

"Kita juga harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan asli daerah kita dengan belanja daerah kita," tegas Novan.

Ia menilai keseimbangan fiskal menjadi syarat penting agar pemerintah tidak kembali mewariskan kewajiban pembayaran utang pada tahun anggaran berikutnya.

Saat ini, total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda di sejumlah perangkat daerah masih berada di kisaran Rp400 miliar. 

Pemerintah bersama DPRD telah berkomitmen menyelesaikan seluruh utang tersebut sebelum tahun 2026 berakhir.

Dengan kondisi tersebut, Novan berharap setiap keputusan anggaran benar-benar mempertimbangkan kemampuan kas daerah sehingga tidak menimbulkan beban baru pada 2027.

"Jangan sampai juga nanti malah di 2027 kita punya harus membayar lagi hutang 2026. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lah," jelas Novan. (adv/naf)