Karena itu, DPRD berencana kembali mendiskusikan persoalan tersebut bersama Pemerintah Kota Samarinda. 

Tujuannya untuk menemukan mekanisme yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan tanpa melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.

Meski membuka peluang adanya skema tertentu, Novan menegaskan seluruh proses harus tetap mengedepankan prinsip akuntabel dan transparan. 

Baginya, keberhasilan penyelenggaraan Porprov tidak boleh dicapai dengan mengabaikan tata kelola anggaran yang baik.

Di sisi lain, DPRD juga belum menerima proposal resmi mengenai kebutuhan dana dari KONI Kota Samarinda. 

Kendati demikian, informasi yang diterima menyebutkan usulan anggaran untuk Porprov berada di kisaran Rp10 miliar lebih.

Besaran tersebut, kata Novan, belum dapat dipastikan terpenuhi karena kemampuan keuangan daerah masih terus berubah mengikuti perkembangan pendapatan dan belanja daerah. 

Oleh sebab itu, pembahasannya masih akan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ya kita bicara hari ini kan kondisi fiskal kita ini kan masih bergerak terus ya dan ini memang harus dibicarakan secara matang lagi dengan TAPD," sambungnya.

Menurut Novan, forum tersebut nantinya akan menentukan sejauh mana APBD Kota Samarinda sanggup membiayai kebutuhan Porprov tanpa mengorbankan program pembangunan lainnya yang juga membutuhkan dukungan anggaran.

Ia menambahkan, Badan Anggaran DPRD saat ini tidak hanya membahas alokasi dana untuk sektor olahraga.