AVNMEDIA.ID - Status Sekolah Rakyat sebagai program yang didanai pemerintah pusat tidak membuat DPRD Kota Samarinda melepaskan fungsi pengawasannya. 

Komisi IV DPRD memastikan akan terus mencermati pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar mengatakan, meski pembiayaan Sekolah Rakyat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaannya di daerah tetap perlu diawasi. 

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan program berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

"Meski kewenangannya berada di pemerintah pusat, kami tetap akan mengawasi penerapannya di lapangan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat," terang Anhar.

Ia menuturkan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada kegiatan belajar mengajar. 

Ada sejumlah aspek lain yang perlu dipersiapkan secara menyeluruh agar Sekolah Rakyat dapat beroperasi dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Mulai dari kesiapan asrama, pemenuhan kebutuhan makan peserta didik, hingga pembentukan lingkungan yang aman dan nyaman menjadi bagian yang harus mendapat perhatian sejak awal.

Menurut Anhar, kelalaian dalam mempersiapkan hal-hal tersebut justru berpotensi memunculkan masalah baru yang akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Keberadaan asrama, kebutuhan pangan, sampai penataan lingkungan sosial harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari muncul persoalan yang justru menjadi beban daerah," ungkap.

Saat ditanya mengenai peluang anak jalanan maupun gelandangan menjadi peserta Sekolah Rakyat, Anhar menegaskan hal itu bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Penetapan penerima manfaat sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat yang telah memiliki mekanisme seleksi tersendiri.

Karena itu, DPRD Samarinda memilih fokus mengawal implementasi program di daerah dibandingkan mencampuri penentuan sasaran penerima manfaat. 

Menurutnya, yang terpenting adalah pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan awal.

Anhar kembali mengingatkan bahwa program tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda karena seluruh pembiayaannya ditanggung melalui APBN. 

Meski demikian, DPRD tetap akan melakukan pengawasan agar akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu benar-benar dapat diwujudkan.

"Yang paling penting, program ini tepat sasaran sehingga hak pendidikan masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi dengan baik," jelas. (adv/naf)