Akan tetapi, pernyataan tersebut memicu kritik dari DPRD Kota Samarinda. Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rohim, menilai kejadian longsor ini harus dijadikan bahan evaluasi serius.

“Dinas PUPR perlu segera turun tangan melakukan inspeksi. Harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari sisi desain maupun struktur bangunan. Kalau ditemukan kelalaian kontraktor, harus ditindak tegas,” kata Rohim. 

Ia menyesalkan kejadian tersebut mengingat proyek belum resmi difungsikan, namun sudah menunjukkan tanda kerusakan. Rohim mempertanyakan apakah desain penahan lereng sudah sesuai dengan kondisi alam, termasuk dampak dari hujan ekstrem.

“Kami akan memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan resmi dan kajian teknis. Baru setelah itu bisa disimpulkan apa sebenarnya penyebab utama longsor ini,” lanjutnya.

Rohim juga menegaskan bahwa proyek senilai Rp395 miliar ini tidak boleh dianggap sepele. Jika terbukti ada kekeliruan dalam perencanaan atau pelaksanaan, maka pihak kontraktor harus bertanggung jawab.

“Ini belum digunakan tapi sudah rusak. PUPR harus serius memastikan penyebabnya, agar kejadian seperti ini tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas proyek tidak hilang,” tegasnya. (adv)