AVNMEDIA.ID - Longsor terjadi di bagian luar Terowongan Selili Samarinda usai hujan yang terjadi dalam kurun waktu dua hari sejak 11 - 12 Mei 2025.

Proyek yang belum selesai 100 persen itu, mengalami longsor pada area luar, diduga akibat pergerakan tanah di lereng sisi kanan pintu masuk terowongan.

Soal ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi kekhawatiran publik terkait kualitas konstruksi terowongan yang dianggap rapuh. Ia menegaskan bahwa struktur utama terowongan tetap aman dan tidak mengalami kerusakan.

“Struktur utama terowongan sejauh ini masih aman. Longsor terjadi di bagian luar yang baru menggunakan penahan sementara. Tahun ini penguatan lereng sudah dalam proses lelang,” jelas Andi Harun kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Ia menambahkan bahwa anggaran penguatan pada bagian inlet dan outlet baru dialokasikan dalam APBD 2025, sehingga belum dikerjakan secara menyeluruh pada fase konstruksi sebelumnya.

“Fokus utama kita sebelumnya adalah badan terowongannya. Itu sudah selesai dan tidak ada masalah seperti retak. Penguatan akan dilakukan pada bagian masuk dan keluar terowongan,” imbuhnya.

Akan tetapi, pernyataan tersebut memicu kritik dari DPRD Kota Samarinda. Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rohim, menilai kejadian longsor ini harus dijadikan bahan evaluasi serius.

“Dinas PUPR perlu segera turun tangan melakukan inspeksi. Harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari sisi desain maupun struktur bangunan. Kalau ditemukan kelalaian kontraktor, harus ditindak tegas,” kata Rohim. 

Ia menyesalkan kejadian tersebut mengingat proyek belum resmi difungsikan, namun sudah menunjukkan tanda kerusakan. Rohim mempertanyakan apakah desain penahan lereng sudah sesuai dengan kondisi alam, termasuk dampak dari hujan ekstrem.

“Kami akan memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan resmi dan kajian teknis. Baru setelah itu bisa disimpulkan apa sebenarnya penyebab utama longsor ini,” lanjutnya.

Rohim juga menegaskan bahwa proyek senilai Rp395 miliar ini tidak boleh dianggap sepele. Jika terbukti ada kekeliruan dalam perencanaan atau pelaksanaan, maka pihak kontraktor harus bertanggung jawab.

“Ini belum digunakan tapi sudah rusak. PUPR harus serius memastikan penyebabnya, agar kejadian seperti ini tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas proyek tidak hilang,” tegasnya. (adv)