Dalam proyeksi pendapatan ke depan, Pemkab Kukar memperhitungkan beberapa penyesuaian, seperti dampak dari turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akibat kebijakan efisiensi belanja melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, alokasi pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari tahun 2023 juga turut memengaruhi.

Sunggono menjelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran DBH Minerba sebesar Rp681,67 miliar berdasarkan hasil rekonsiliasi kuartal IV tahun 2024.

Untuk belanja, juga dialokasikan tambahan anggaran sebesar Rp131 miliar guna menutup kekurangan pembayaran gaji ASN dan tenaga P3K, serta dilakukan rasionalisasi belanja hingga Rp850 miliar akibat penurunan pendapatan yang diproyeksikan dalam APBD Perubahan 2025.

Pembiayaan Daerah Disokong SILPA 2024

Sebagai penutup, Sunggono menyebutkan bahwa pembiayaan bersih (netto) daerah untuk tahun anggaran 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp165 miliar.

“Seluruh data ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan keuangan dalam enam bulan ke depan agar belanja daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD,” tegas Sunggono. (adv)