AVNMEDIA.ID -  Peluang memperoleh pinjaman usaha tanpa jaminan hingga Rp100 juta mulai mendapat perhatian DPRD Samarinda.

Program yang ditawarkan sektor perbankan tersebut dinilai berpotensi membantu pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan skema kredit tanpa agunan yang baru dipaparkan dalam forum rapat dengar pendapat memiliki potensi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski demikian, DPRD belum akan terburu-buru memberikan dukungan penuh sebelum memahami secara rinci mekanisme penyaluran, persyaratan, serta sistem pengawasan yang diterapkan pihak perbankan.

Menurutnya, kajian lebih mendalam diperlukan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Program kredit tanpa jaminan sampai Rp100 juta, tadi kami dengar dalam hearing. Nanti akan kami pelajari lagi seperti apa sistemnya,” ujar Iswandi.

Modal Masih Jadi Tantangan UMKM

Iswandi menilai persoalan permodalan masih menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM di Samarinda.

Tidak sedikit usaha kecil yang memiliki potensi berkembang, namun terkendala akses pembiayaan karena syarat perbankan yang dianggap sulit dipenuhi.

Karena itu, kehadiran program kredit tanpa agunan dinilai dapat menjadi alternatif yang menarik untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis mereka.

Apabila skema tersebut terbukti memberikan kemudahan dan memiliki mekanisme yang sehat, DPRD siap mendorong sinergi antara sektor perbankan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membina UMKM.

Menurut Iswandi, instansi seperti Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi dapat dilibatkan dalam proses pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha yang menerima fasilitas pembiayaan.

DPRD Ingatkan Pentingnya Pengawasan

Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan bahwa kemudahan akses kredit harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang baik.

Penyaluran pembiayaan tanpa kontrol yang memadai berisiko memunculkan kredit bermasalah yang justru merugikan semua pihak.

Iswandi menegaskan bahwa seleksi penerima program perlu dilakukan secara tepat agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif.

“Jangan sampai program ini bagus di awal, tapi nanti justru menimbulkan persoalan kredit macet karena pengawasannya kurang,” tegasnya.

Perbankan Diharapkan Dukung Ekonomi Kerakyatan

Lebih lanjut, Iswandi berharap perbankan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Samarinda.

Menurutnya, keberadaan lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Dengan dukungan modal yang memadai, UMKM diharapkan mampu memperluas usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Harapannya, perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga turut memperkuat ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap pelaku UMKM,” pungkasnya. (adv)