AVNMEDIA.ID - Persiapan pendanaan untuk keikutsertaan Kota Samarinda pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 dipastikan menjadi salah satu isu yang dikawal Komisi IV DPRD Kota Samarinda. 

Dewan menilai kepastian anggaran harus diperoleh sedini mungkin agar seluruh tahapan persiapan tidak mengalami hambatan.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang belum sepenuhnya stabil, Komisi IV meminta Disporapar Samarinda menghitung kebutuhan pembiayaan secara realistis. 

Menurut dewan, jangan sampai keterbatasan kas daerah mengganggu kesiapan kontingen yang akan berlaga pada pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan pembahasan mengenai kebutuhan dana Porprov telah dilakukan bersama jajaran Disporapar. 

Namun, pembiayaan kegiatan tersebut masih menunggu skema penganggaran melalui APBD Perubahan.

Ia menjelaskan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila pencairan anggaran tidak berlangsung sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan. 

Sebab, sebagian kebutuhan harus dipenuhi jauh sebelum pertandingan dimulai.

"Ini memang kalau mau bicara normatifnya anggaran, alokasinya akan terlaksana di anggaran perubahan. Tapi hari ini kan ada problem lagi, tidak semua dapat realisasi pada saat hari H," kata Novan.

Novan menerangkan bahwa panitia maupun kontingen membutuhkan pembiayaan sejak tahap awal. 

Pengeluaran seperti pemesanan hotel, penyediaan transportasi, hingga kebutuhan operasional lainnya tidak bisa menunggu dana turun mendekati pelaksanaan Porprov.

Karena itu, DPRD berencana kembali mendiskusikan persoalan tersebut bersama Pemerintah Kota Samarinda. 

Tujuannya untuk menemukan mekanisme yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan tanpa melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.

Meski membuka peluang adanya skema tertentu, Novan menegaskan seluruh proses harus tetap mengedepankan prinsip akuntabel dan transparan. 

Baginya, keberhasilan penyelenggaraan Porprov tidak boleh dicapai dengan mengabaikan tata kelola anggaran yang baik.

Di sisi lain, DPRD juga belum menerima proposal resmi mengenai kebutuhan dana dari KONI Kota Samarinda. 

Kendati demikian, informasi yang diterima menyebutkan usulan anggaran untuk Porprov berada di kisaran Rp10 miliar lebih.

Besaran tersebut, kata Novan, belum dapat dipastikan terpenuhi karena kemampuan keuangan daerah masih terus berubah mengikuti perkembangan pendapatan dan belanja daerah. 

Oleh sebab itu, pembahasannya masih akan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ya kita bicara hari ini kan kondisi fiskal kita ini kan masih bergerak terus ya dan ini memang harus dibicarakan secara matang lagi dengan TAPD," sambungnya.

Menurut Novan, forum tersebut nantinya akan menentukan sejauh mana APBD Kota Samarinda sanggup membiayai kebutuhan Porprov tanpa mengorbankan program pembangunan lainnya yang juga membutuhkan dukungan anggaran.

Ia menambahkan, Badan Anggaran DPRD saat ini tidak hanya membahas alokasi dana untuk sektor olahraga. 

Seluruh usulan belanja dari berbagai organisasi perangkat daerah juga sedang dievaluasi agar tetap sesuai dengan kapasitas keuangan pemerintah.

Karena itu, Novan mengingatkan agar penyusunan belanja daerah tidak dilakukan secara berlebihan. 

Pemerintah, menurutnya, harus menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan pengeluaran yang direncanakan.

"Kita juga harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan asli daerah kita dengan belanja daerah kita," tegas Novan.

Ia menilai keseimbangan fiskal menjadi syarat penting agar pemerintah tidak kembali mewariskan kewajiban pembayaran utang pada tahun anggaran berikutnya.

Saat ini, total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda di sejumlah perangkat daerah masih berada di kisaran Rp400 miliar. 

Pemerintah bersama DPRD telah berkomitmen menyelesaikan seluruh utang tersebut sebelum tahun 2026 berakhir.

Dengan kondisi tersebut, Novan berharap setiap keputusan anggaran benar-benar mempertimbangkan kemampuan kas daerah sehingga tidak menimbulkan beban baru pada 2027.

"Jangan sampai juga nanti malah di 2027 kita punya harus membayar lagi hutang 2026. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lah," jelas Novan. (adv/naf)