AVNMEDIA.ID - Sri Wahyuni Febrianti Firman, selaku Fasilitasi Penataan Wilayah Desa dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, menekankan pentingnya penyelesaian batas desa sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Arah Kebijakan, Isu Strategis, dan Langkah Percepatan Dalam Penyelesaian Batas Desa".

Menurut Sri Wahyuni, wanita yang biasa disapa Sri ini menuturkan, jika penyelesaian batas desa merupakan prioritas nasional yang bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa batas desa yang jelas tidak hanya penting untuk mendukung pengelolaan wilayah, tetapi juga untuk mencegah potensi konflik antardesa.

“Langkah percepatan ini harus didukung kolaborasi erat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tim teknis di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Pemerintah kecamatan memegang peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penetapan batas desa.

Terdapat tiga tugas utama yang harus dilakukan pemerintah kecamatan.

Pertama, mendampingi Tim Penetapan dan Penegasan Batas (PPB) Desa pada saat melakukan sosialisasi ke desa-desa.

Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya batas desa yang definitif.

Kedua, pemerintah kecamatan perlu terlibat aktif dalam proses penelitian dokumen batas desa yang dilakukan oleh Tim PPB Desa Kabupaten/Kota.