Ketentuan ini bertujuan agar penyelesaian tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Dalam hal musyawarah mufakat tercapai, hasilnya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwal).

Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengikat, sehingga penyelesaian batas desa dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Ayu Firman menjelaskan, jika mekanisme penyelesaian perselisihan batas desa antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antarprovinsi.

Dalam situasi ini, penyelesaian harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas wilayah daerah karena membawa dampak besar bagi masyarakat.

Hal ini mencakup prosedur teknis dan administratif yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah terkait.

“Koordinasi lintas tingkat pemerintahan sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan hukum,” jelasnya.

Penyelesaian semacam ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, tim teknis kabupaten/kota, serta masyarakat desa.