Helmi mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar setiap perkembangan yang berpotensi mengkhawatirkan dapat segera diketahui dan dilaporkan.

"Jadi kami sendiri sudah tadi di rapim (rapat pimpinan) juga membicarakan masing-masing ke dapil (daerah pemilihan), turun memantau kalau ada perkembangan-perkembangan yang mengkhawatirkan segera laporan," jelasnya.

Pengawasan di tingkat dapil diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api maupun kondisi yang berpotensi memicu karhutla.

Laporan dari lapangan nantinya akan diteruskan secara berjenjang kepada Pemerintah Kota Samarinda, BPBD, hingga pemerintah pusat.

Dengan pola pemantauan tersebut, DPRD Samarinda berharap potensi karhutla dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum api meluas. (adv)