“Sebagian besar UMKM kita belum berbadan hukum, jadi otomatis mereka tidak bisa ikut program dari pemerintah,” jelas Iswandi.

Sebagai langkah konkret, DPRD Samarinda akan mengusulkan kebijakan untuk mempermudah proses legalisasi usaha kecil dan mendorong alokasi anggaran yang mendukung pemberdayaan UMKM.
Iswandi menyebut bahwa partisipasi aktif dari perangkat daerah juga sangat dibutuhkan agar program tersebut benar-benar bisa dijalankan.

“Kami di legislatif akan dorong dari sisi regulasi dan anggaran. Tapi dinas juga harus menyiapkan program yang konkret agar bisa segera dijalankan,” jelasnya.

Ia pun menegaskan perlunya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif agar program penguatan UMKM dan industri kreatif di Samarinda benar-benar menyentuh pelaku usaha secara langsung dan berkelanjutan.

“Kita ingin pemerintah tidak sekadar menunggu didorong, tapi juga aktif mencari terobosan. Penguatan struktur kelembagaan dan pelayanan UMKM harus jadi prioritas bersama,” terangnya. (adv)