AVNMEDIA.ID - Komisi II DPRD Samarinda menekankan urgensi penyediaan sarana pendukung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota ini.

Tiga infrastruktur yang dianggap mendesak adalah rumah kemasan, galeri terpadu untuk produk UMKM, serta pusat kreativitas bagi sektor industri kreatif.

Topik ini mengemuka dalam pertemuan Komisi II dengan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kota Samarinda di Gedung DPRD, Selasa (1/7/2025).

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebut ketiga fasilitas tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah UMKM lokal.

Menurutnya, keberadaan rumah kemasan dapat meningkatkan kualitas tampilan produk dan memperluas pasar. Walau investasinya tergolong kecil, dampaknya terhadap daya saing dinilai besar.

“Dengan kemasan yang menarik dan standar, produk UMKM bisa bersaing lebih baik. Ini investasi kecil dengan efek besar,” tuturnya usai rapat.

Di sisi lain, belum adanya tempat khusus untuk memamerkan produk unggulan Samarinda menjadi perhatian serius.

Iswandi menilai pentingnya lokasi representatif untuk memperkenalkan produk lokal, terutama saat menerima kunjungan dari luar daerah.

“Kalau ada tamu dari luar kota, kita bingung mau tunjukkan produk UMKM di mana. Tidak ada pusat pamerannya,” katanya.

Komisi II juga menyoroti belum adanya ruang pengembangan yang memadai bagi pelaku industri kreatif, khususnya generasi muda.

Minimnya dukungan konkret terhadap kreativitas anak-anak muda di Samarinda menjadi hambatan besar dalam memaksimalkan potensi mereka.

“Potensi anak muda Samarinda besar. Tapi tanpa ruang dan dukungan yang memadai, mereka sulit berkembang,” ungkapnya.

Kendala lain yang mencuat adalah terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai program bantuan.

Banyak pelaku usaha tidak memiliki legalitas formal, sehingga mereka tidak masuk dalam daftar penerima program seperti pelatihan, pendampingan, maupun bantuan modal.

“Sebagian besar UMKM kita belum berbadan hukum, jadi otomatis mereka tidak bisa ikut program dari pemerintah,” jelas Iswandi.

Sebagai langkah konkret, DPRD Samarinda akan mengusulkan kebijakan untuk mempermudah proses legalisasi usaha kecil dan mendorong alokasi anggaran yang mendukung pemberdayaan UMKM.
Iswandi menyebut bahwa partisipasi aktif dari perangkat daerah juga sangat dibutuhkan agar program tersebut benar-benar bisa dijalankan.

“Kami di legislatif akan dorong dari sisi regulasi dan anggaran. Tapi dinas juga harus menyiapkan program yang konkret agar bisa segera dijalankan,” jelasnya.

Ia pun menegaskan perlunya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif agar program penguatan UMKM dan industri kreatif di Samarinda benar-benar menyentuh pelaku usaha secara langsung dan berkelanjutan.

“Kita ingin pemerintah tidak sekadar menunggu didorong, tapi juga aktif mencari terobosan. Penguatan struktur kelembagaan dan pelayanan UMKM harus jadi prioritas bersama,” terangnya. (adv)