AVNMEDIA.ID -  Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Kota Samarinda pada 2025 menjadi perhatian DPRD Samarinda.

Dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,1 triliun, penggunaan dana tersebut dinilai perlu dipaparkan secara rinci agar pengawasannya dapat berjalan maksimal.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menjelaskan secara detail seluruh distribusi anggaran pendidikan, baik yang dialokasikan untuk belanja fisik maupun nonfisik.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar DPRD dapat memahami dasar penyusunan program dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“Total anggaran pendidikan tahun 2025 sekitar Rp1,1 triliun lebih. Terdiri dari belanja fisik sekitar Rp317 miliar dan nonfisik Rp829 miliar. Kami ingin mengetahui secara rinci penggunaannya untuk apa saja,” kata Anhar.

Minta Penjelasan Detail Mulai Belanja Pegawai hingga Infrastruktur Sekolah

Anhar menegaskan, DPRD membutuhkan pemaparan menyeluruh terkait penggunaan anggaran tersebut.

Tidak hanya untuk pembangunan fisik sekolah, tetapi juga belanja pegawai, program peningkatan mutu pendidikan, hingga pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai penggunaan anggaran akan membantu DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait prioritas pembangunan sektor pendidikan.

Ia menilai seluruh anggota dewan harus mengetahui latar belakang setiap program yang dijalankan, termasuk alasan suatu sekolah memperoleh alokasi anggaran lebih besar dibanding sekolah lainnya.

Pertanyakan Dasar Penentuan Prioritas Anggaran Sekolah

Dalam kesempatan itu, Anhar mencontohkan adanya perbedaan nilai anggaran yang diterima sejumlah sekolah di Samarinda.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah SD 31 Palaran yang memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp3,7 miliar.

Sementara di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah lain yang juga berada di kawasan rawan banjir namun belum mendapatkan dukungan anggaran dengan nilai yang sama.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat maupun di kalangan legislatif.

“Kami ingin mengetahui dasar pengalokasiannya seperti apa. Karena ada beberapa sekolah yang sama-sama berada di daerah rawan banjir,” ujarnya.

Anggaran Harus Tepat Sasaran di Tengah Tekanan Fiskal

Selain mendorong transparansi, Anhar juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat serta adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas dibanding sebelumnya.

Karena itu, ia menilai setiap program pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan yang benar-benar prioritas dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan layanan pendidikan di Samarinda.

Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi langkah penting agar penggunaan dana pendidikan yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun dapat dipertanggungjawabkan secara optimal dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh sekolah. (adv)