“Intinya program-program yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat itu yang harus diprioritaskan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iswandi mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda telah berupaya memperoleh pencairan dana kurang salur melalui berbagai jalur, baik dengan mekanisme administratif maupun komunikasi langsung kepada pemerintah pusat. 

Upaya tersebut, menurutnya, terus dilakukan agar hak keuangan daerah dapat segera diterima.

Di sisi lain, ia masih meyakini dana kurang salur untuk tahun anggaran 2025 akan dicairkan karena telah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan sudah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran daerah. 

Sementara untuk dana kurang salur dari periode sebelumnya, prosesnya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

“Kalau yang 2025 saya optimistis karena itu memang sudah menjadi kewajiban. Tapi untuk yang tahun-tahun sebelumnya kita masih menunggu kepastian,” terangnya.

Iswandi berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai jadwal penyaluran dana kurang salur. 

Kepastian tersebut dinilai penting agar Pemkot Samarinda dapat menyusun kebijakan fiskal secara lebih terukur, menjaga stabilitas pelaksanaan APBD 2027, serta memastikan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung sesuai target meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal. (adv/naf)