AVNMEDIA.ID - Persoalan dana transfer dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya diterima Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. 

Hingga kini, masih terdapat kekurangan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai mencapai sekitar Rp427,7 miliar.

Nilai tersebut merupakan akumulasi kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk periode 2023 hingga 2024. 

Besarnya dana yang belum masuk ke kas daerah dinilai memengaruhi kapasitas keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan sejumlah agenda pembangunan.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program yang sebelumnya telah disusun pemerintah daerah. 

Menurutnya, kondisi itu membuat ruang gerak fiskal menjadi lebih terbatas dibandingkan yang direncanakan.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pencairan dana yang masih menjadi hak Kota Samarinda. 

Helmi menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar tidak semakin menghambat pelaksanaan pembangunan.

"Kita berharap nanti ini menjadi perhatian khususlah dari pemerintah pusat," ujar Helmi.

Politikus tersebut menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menuntaskan kewajiban penyaluran dana transfer kepada daerah. 

Menurutnya, apabila dana tersebut telah diterima sepenuhnya, pemerintah kota akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai berbagai program prioritas.

Ia menjelaskan, ketersediaan anggaran yang memadai akan membuat pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung sesuai perencanaan tanpa harus terkendala keterbatasan pendanaan. 

Dengan demikian, berbagai proyek yang telah diprogramkan dapat dijalankan secara lebih optimal.

Helmi juga mengungkapkan bahwa kondisi serupa tidak hanya dirasakan Samarinda.

Menurutnya, banyak pemerintah daerah lain juga masih bergantung pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

"Saya kira ya mungkin semua daerah juga sangat memerlukan itu terlebih khusus kota Samarinda," sebut Helmi.

Meski penyalurannya belum terealisasi, Helmi mengaku tetap berharap ada perkembangan positif dalam waktu dekat. 

Ia optimistis pemerintah pusat akan segera menyelesaikan kekurangan penyaluran tersebut sehingga daerah memperoleh kepastian anggaran.

Dengan terealisasinya dana transfer itu, lanjut dia, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Samarinda diharapkan dapat berjalan lebih maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

"Nanti pembangunan di kota Samarinda berjalan lancar dan program-program bisa direalisasikan," jelas Helmi.