Markaca menjelaskan pembahasan Raperda Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame saat ini masih berada pada tahap awal.

Karena itu, berbagai masukan dari pelaku usaha maupun OPD masih akan dikumpulkan sebelum masuk ke tahap pembahasan lanjutan.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan mekanisme perizinan maupun ketentuan lain yang akan dimuat dalam regulasi tersebut.

Dalam waktu dekat, pansus akan kembali melakukan pendalaman materi setelah naskah akademik selesai disusun.

Selain itu, DPRD juga masih menunggu sejumlah rekomendasi teknis dari instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan reklame.

“Masih ada tahapan berikutnya. Setelah naskah akademik selesai, kami akan kembali melakukan pembahasan dan menunggu rekomendasi dari beberapa OPD terkait,” ujarnya.

Adapun OPD yang akan memberikan masukan antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Realisasi Pajak Reklame Masih Jauh dari Target