AVNMEDIA.ID -  Dugaan lambannya penanganan laporan kehilangan sepeda motor yang dialami seorang warga Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda.

Kasus yang disebut telah dilaporkan sejak Desember 2025 itu belakangan ramai diperbincangkan setelah viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan publik terkait respons aparat terhadap laporan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai setiap laporan yang disampaikan warga kepada aparat penegak hukum seharusnya mendapatkan penanganan yang cepat, profesional, dan sesuai prosedur.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat bergantung pada keseriusan aparat dalam menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk.

Ia mengaku prihatin jika ada masyarakat yang merasa laporannya tidak memperoleh perkembangan yang jelas dalam waktu yang cukup lama.

“Kita minta aparat kerjanya secara profesional. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat jadinya enggan untuk melapor ke pihak yang berwajib,” ujar Samri.

Kepercayaan Publik Harus Dijaga

Samri menilai penanganan laporan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sebuah perkara, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Menurutnya, apabila masyarakat merasa laporan yang disampaikan tidak mendapatkan perhatian yang memadai, maka akan muncul keraguan terhadap efektivitas sistem penegakan hukum yang ada.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk menurunnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang mereka alami.

Padahal, keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

“Laporan masyarakat harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada kesan bahwa aduan warga tidak ditindaklanjuti dengan baik,” katanya.

DPRD Ingatkan Potensi Munculnya Aksi Main Hakim Sendiri

Selain persoalan kepercayaan publik, Samri juga mengingatkan adanya risiko lain apabila masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian dari proses hukum.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu munculnya tindakan main hakim sendiri yang justru berpotensi menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat.

Karena itu, ia mendorong aparat untuk memberikan respons cepat terhadap setiap laporan yang diterima agar masyarakat merasa terlindungi dan memperoleh kepastian hukum.

“Dan ini kadang-kadang bisa memicu orang jadi penghakim sendiri. Jadi ya kita sarankan kalau ada laporan itu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Jangan Sampai "No Viral No Justice" Jadi Kenyataan

Lebih lanjut, Samri menyoroti fenomena yang belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial, yakni anggapan bahwa sebuah kasus baru mendapatkan perhatian setelah viral.

Menurutnya, persepsi semacam itu tidak boleh berkembang dan menjadi stigma di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap laporan warga seharusnya diproses berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena besarnya perhatian publik di media sosial.

“Jangan nanti setelah viral, dapat tekanan publik, baru kemudian kasus jadi penting. Jangan sampai istilah no viral no justice itu benar-benar dianggap nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Minta Pelayanan Publik Terus Ditingkatkan

DPRD Samarinda berharap seluruh institusi pelayanan publik, termasuk aparat penegak hukum, terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Samri menilai respons yang cepat, komunikasi yang baik, serta transparansi dalam penanganan laporan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian atas setiap laporan yang mereka sampaikan, terlebih ketika menyangkut kerugian yang mereka alami akibat tindak kriminal.

Dengan penanganan yang profesional dan responsif, ia berharap hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat terus terjaga dengan baik serta menciptakan rasa aman di tengah warga Kota Samarinda. (adv)