Kendati demikian, pemerintah daerah juga perlu memiliki langkah penyelesaian terhadap persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan.

Tak hanya mengenai pemerataan, DPRD turut menyoroti kemungkinan adanya celah kecurangan dalam proses penerimaan murid. 

Evaluasi terhadap sistem dinilai perlu diarahkan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan ketika SPMB kembali digelar.

“Kita tetap berpedoman pada ketentuan nasional. Namun, persoalan yang muncul di daerah tentu harus kita perbaiki. Harapannya, tahun depan potensi kecurangan semakin kecil dan kesenjangan antarsekolah juga bisa dikurangi,” terang Novan.

Novan menjelaskan, kondisi sekolah yang berbeda-beda, baik dari sisi mutu maupun daya tampung, ikut memengaruhi pilihan orang tua ketika menentukan sekolah bagi anak. 

Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah sekolah lebih banyak diminati dibandingkan sekolah lainnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperhatikan kecukupan sekolah dan ruang belajar berdasarkan kebutuhan setiap kawasan. 

Pemerataan fasilitas pendidikan diharapkan dapat membuat akses belajar lebih seimbang sehingga masyarakat tidak hanya berorientasi pada sekolah tertentu.