AVNMEDIA.ID - Status Sekolah Rakyat sebagai program yang didanai pemerintah pusat tidak membuat DPRD Kota Samarinda melepaskan fungsi pengawasannya. 

Komisi IV DPRD memastikan akan terus mencermati pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar mengatakan, meski pembiayaan Sekolah Rakyat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaannya di daerah tetap perlu diawasi. 

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan program berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

"Meski kewenangannya berada di pemerintah pusat, kami tetap akan mengawasi penerapannya di lapangan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat," terang Anhar.

Ia menuturkan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada kegiatan belajar mengajar.