Melalui kerjasama yang terintegrasi dengan website resmi, Kementerian Desa kini memfasilitasi penerbitan sertifikat badan hukum langsung dari Kementerian Hukum.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa kelembagaan BUMDes memiliki struktur yang cukup sederhana dan tidak terlalu kaku.

Walaupun tidak terlalu ketat, struktur BUMDes tetap harus memiliki kejelasan dengan adanya Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas.

“Jumlah anggota tidak ditentukan secara spesifik, namun kelembagaan ini harus diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Desa,” katanya.

Berbagai aspek penting akan diatur dalam Peraturan Desa ini, termasuk penetapan posisi pengurus BUMDes seperti Direktur, Bendahara, Sekretaris, dan Pengawas.

“Kelembagaan BUMDes sangat fleksibel dan disesuaikan dengan unit usaha yang dijalankan,” sambungnya.

Sebagai contoh, BUMDes Padang Jaya mengelola empat unit usaha yang meliputi pengelolaan air, toko, saprodi, dan usaha angkutan sawit, di mana setiap unit memerlukan penunjukan kepala unit dengan SK yang berbeda.