AVNMEDIA.ID -  Keterbatasan kapasitas layanan rumah sakit di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.

Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah pasien yang berasal dari luar kota, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Tingginya arus rujukan ini dinilai memperparah kepadatan fasilitas kesehatan di Ibu Kota Kalimantan Timur tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa data dari Dinas Kesehatan menunjukkan kontribusi signifikan dari pasien luar daerah terhadap beban layanan rumah sakit di Samarinda. Banyak dari mereka dirujuk karena rumah sakit di kota ini dinilai memiliki kualitas layanan yang lebih baik dibanding wilayah asal.

“Mereka memilih Samarinda karena dianggap lebih siap secara fasilitas dan sumber daya. Namun di sisi lain, ini membuat kapasitas yang ada menjadi tidak mencukupi,” ujar Sri Puji pada Jumat (23/5/2025).

Ia menambahkan, meskipun jumlah rumah sakit di Kalimantan Timur secara keseluruhan tergolong memadai—baik milik pemerintah maupun swasta—tetapi sistem rujukan antarwilayah belum berjalan secara proporsional, sehingga Samarinda menanggung beban yang cukup besar.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat berencana menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai Juni 2025.

Kebijakan ini mewajibkan seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan memenuhi standar layanan tertentu agar bisa tetap melayani pasien peserta jaminan kesehatan nasional tersebut.

Namun, Sri Puji menyampaikan kekhawatirannya. Jika hanya 60 persen rumah sakit di Samarinda yang dinyatakan lolos verifikasi KRIS, maka 40 persen sisanya tidak akan bisa melayani pasien BPJS. Kondisi ini tentu akan mempersempit akses layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit. Evaluasi tersebut tidak hanya sebatas fisik atau sarana, tetapi juga menyangkut jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta ketersediaan alat medis yang sesuai standar.

“Kita harus memastikan semua rumah sakit yang melayani BPJS benar-benar siap. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa dilayani hanya karena rumah sakit tidak memenuhi standar,” tegasnya.

Sri juga menekankan pentingnya pembenahan sistem layanan kesehatan agar warga Samarinda dan sekitarnya mendapatkan jaminan pelayanan medis yang aman, cepat, dan berkualitas. (adv)