AVNMEDIA.ID - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Eka Kurniati sebut saat ini, untuk Kaltim memiliki 772 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari angka itu, per 1 Oktober 2024 lalu, sebanyak 327 di antaranya telah berbadan hukum.

BUMDes yang berbadan hukum dinilai penting, karena bisa menjadi dasar untuk adanya kerja sama antara BUMDes dengan sektor swasta ataupun pemerintah.

"Ya, jadi BUMDes itu seperti misalnya Perusda kalau untuk provinsi. Nah, kalau untuk desanya, itu dinamakan BUMDes," jelas Eka menjabarkan soal BUMDes.

Ia jelaskan lagi soal dasar pebentukan BUMDes.

Yakni ada pada PP 11 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam PP 11 Tahun 2021, pemerintah menekankan pentingnya legalitas, tata kelola, dan partisipasi masyarakat dalam mendirikan BUMDes.