Realisasi TKDD Kutai Timur 2025 Capai Rp2,05 Triliun, Baru 35,42 Persen dari Pagu
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah 2025
.webp)
Transfer ke Daerah - Rincian Transfer ke Daerah untuk Kutai Timur per Juli 2025. Data dari Kementerian Keuangan RI/ avnmedia.id
AVNMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,05 triliun hingga 8 Juli 2025.
Jumlah ini baru mencapai 35,42 persen dari total pagu anggaran TKDD yang sebesar Rp5,80 triliun.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Data dari Portal SIKD Kementerian Keuangan RI, realisasi tertinggi berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyumbang Rp1,64 triliun dari total pagu Rp4,72 triliun.
Rinciannya sebagai berikut:
- DBH Minerba - Royalti: Rp1,60 triliun dari pagu Rp4,00 triliun (40%)
- DBH Perkebunan Sawit: Rp7,58 miliar dari pagu Rp15,16 miliar (50%)
- DBH Gas Bumi, Kehutanan, Minyak Bumi, dan Perikanan rata-rata tercapai 40%
Namun, sejumlah komponen DBH seperti DBH PBB, PPh, dan Cukai Hasil Tembakau belum menunjukkan realisasi.
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat Rp209,84 miliar dari pagu Rp655 miliar (32,04%), dengan subkomponen DAU reguler mencapai 47,92%.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Penugasan masih nol persen, padahal masing-masing memiliki pagu Rp43,26 miliar.
DAK Nonfisik menunjukkan progres positif sebesar 49,66%, terutama pada sektor:
- BOP Pendidikan Kesetaraan (51,38%)
- Bantuan Operasional PAUD (49,91%)
- BOS Sekolah (51,25%)
- Operasional Kesehatan (63,45%)
Dana Desa Tertinggi dalam Persentase Realisasi
Realisasi Dana Desa di Kutai Timur menjadi yang tertinggi secara persentase, yakni 56,26% atau sebesar Rp84,57 miliar dari total pagu Rp150,31 miliar.
Realisasi Masih Perlu Digenjot
Dengan capaian 35,42 persen dari total TKDD Rp5,80 triliun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mendorong percepatan penyaluran anggaran, khususnya pada komponen DAK Fisik, Penugasan, dan DAU Bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan umum yang belum terealisasi. (jas)