Balasan Novita Tandry

Terkait isu yang berkembang, Novita Tandry menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk pernyataan tertulis.

Novita Tandry bahkan meluncurkan petisi tandingan di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 1.700 tanda tangan.

Dalam pernyataannya, Novita Tandry mengajak publik untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai “pembunuhan karakter”.

“Saya mohon bantuan untuk menandatangani petisi ini agar pihak-pihak yang menyebarkan pencemaran nama baik terhadap saya dan keluarga bisa dihentikan,” tulisnya.

Novita Tandry juga mengaku telah melaporkan beberapa akun media sosial ke kepolisian atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 27A tentang pencemaran nama baik secara elektronik.

Laporan Belum Resmi, Bukti Masih Dikumpulkan

Hingga saat ini, belum ada laporan polisi resmi yang diajukan oleh pihak Lita Gading dan Kasandra Putranto.

Namun, keduanya telah melakukan diskusi dengan Wakil Kabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri, yang diklaim memberikan respons positif dan dukungan untuk langkah hukum lebih lanjut.

Menurut Kasandra, kekhawatiran semakin menguat setelah Novita Tandry belakangan ikut memberikan pendapat mengenai isu di luar kapasitasnya, termasuk bidang psikologi pendidikan, forensik, hingga kedokteran.

“Itulah pemicu kami mendatangi Bareskrim. Banyak hal yang kami nilai tidak sesuai kompetensinya,” ujar Kasandra.

Penutup

Kontroversi ini menjadi perhatian luas, khususnya di kalangan profesi psikolog.

Munculnya polemik terkait Novita Tandry dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai pengingat bahwa gelar dan profesi psikolog tidak dapat digunakan secara sembarangan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan mental, akurasi identitas profesional psikolog serta kejujuran dalam menyampaikan kompetensi menjadi hal krusial yang menentukan kepercayaan publik.

Kasus Novita Tandry ini pun membuka ruang refleksi bagi masyarakat agar lebih cermat dalam menyaring informasi dari figur publik yang mengklaim diri sebagai ahli, sekaligus mendorong para praktisi psikolog untuk menjunjung tinggi etika serta keabsahan legal dalam menjalankan profesinya. (apr)