Meski memiliki citra positif sebagai Ibu Negara, Kim Hye-kyung juga terseret dalam kontroversi hukum.

Pada Februari 2024, Kim Hye-kyung dakwa melanggar Undang‑Undang Pemilu melalui dugaan memberikan makan gratis seharga ₩104.000 (sekitar US$75–107) kepada enam orang termasuk istri pejabat Partai Demokrat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah Gyeonggi, tepat saat Lee Jae-myung mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan partai pada 2 Agustus 2021. 

Jaksa penuntut bahkan awalnya meminta denda sebesar ₩3 juta (sekitar US$2.170) dan menyatakan tindakan tersebut sebagai usaha sistematis untuk memengaruhi jaringan pasangan politik. 

Kim Hye-kyung menyanggah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia tidak mengetahui penggunaan kartu oleh ajudan, dan bahwa masing‑masing orang seharusnya membayar tagihannya sendiri.

Pada November 2024, Pengadilan Distrik Suwon dalam putusan awal menjatuhkan denda ₩1,5 juta (sekitar US$1.070) atas penggunaan kartu kredit pemerintah kasus yang sama dan memutuskan bahwa tindakan tersebut menguntungkan kampanye suaminya secara politik. 

Pada tanggal 12 Mei 2025, Pengadilan Tinggi Suwon menguatkan putusan denda tersebut, menolak banding Kim Hye-kyung dan jaksa, serta menyatakan bahwa metode pembayaran yang disetujui ajudan menunjukkan persetujuan implisit dari Kim Hye-kyung, sehingga denda tetap diberlakukan. (naf/shi)