“Ini adalah langkah yang kami harapkan sejak lama. Kami ingin investasi ini dikelola dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa proyek ini harus berjalan tanpa menimbulkan konflik lahan atau merugikan ekonomi masyarakat setempat. "Kami tidak ingin ada pembebasan lahan yang mengganggu mata pencaharian masyarakat," tambah Edi.

Kerjasama ini juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional terkait nilai ekonomi karbon, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023. Bupati Kukar menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan proyek ini, agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh semua pihak.

Dengan langkah ini, diharapkan Kukar dapat berkontribusi besar terhadap penghijauan dan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. (adv)