Jika zonasi dijalankan dengan baik, kata Ismail, maka tidak ada alasan bagi warga di pinggiran untuk memindahkan anak ke sekolah di kota hanya karena dianggap lebih unggul.

“Kalau sistem zonasi benar-benar ditegakkan, masyarakat di pinggiran kota pun bisa menikmati pendidikan berkualitas tanpa harus memindahkan anak ke sekolah yang jauh,” jelasnya.

Ismail menutup dengan menegaskan bahwa tantangan pemerataan pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama, terutama bagi Pemkot Samarinda.

Mulai dari penyediaan guru yang cukup, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, semuanya harus berjalan merata demi memastikan hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga kota.

“Pemerintah kota harus hadir secara nyata. Tidak boleh ada kesenjangan, baik dari segi kualitas guru, sarana, maupun akses pendidikan,” pungkasnya. (adv)