Sampai 22 Agustus 2026, Ahn Sang-ho belum ditetapkan secara resmi sebagai pelaku tindakan pro-Jepang melalui proses penyelidikan pemerintah sebelumnya.

Karena itu, status tanah yang pernah tercatat atas namanya juga belum dapat disebut sebagai aset pro-Jepang secara definitif.

Kontroversi saat ini berkaitan dengan catatan bahwa Ahn Sang-ho tercatat sebagai anggota atau pejabat Daejeong Chinmokhoe pada 1916 serta adanya catatan kepemilikan tanah dalam jumlah besar pada masa pendudukan Jepang.

Dengan demikian, yang terjadi di parlemen adalah dorongan untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut, bukan keputusan final mengenai kesalahan Ahn Sang-ho ataupun status aset tersebut.

Ha Young Tetap Jalani Aktivitas di Dunia Hiburan

Di tengah kontroversi yang semakin melebar, aktivitas Ha Young di dunia hiburan tetap berlanjut.

Pada 20 Agustus, agensi Ha Young mengonfirmasi bahwa sang aktris kembali menjalani syuting drama SBS Seungsan Isseumnida setelah sebelumnya mengambil jeda sekitar satu minggu.

Sebelumnya, Ha Young sempat dilaporkan menangis di lokasi syuting hingga proses produksi dihentikan sementara.

Namun, tidak ada pengumuman resmi bahwa Ha Young dikeluarkan dari drama tersebut.

Kembalinya Ha Young ke lokasi syuting menunjukkan bahwa proyek tersebut masih berjalan sesuai jadwal produksi.

Sementara itu, Our Sticky Love yang dibintanginya bersama Jung Hae-in juga tetap melanjutkan penayangan di Netflix.

Dengan perkembangan terbaru ini, kontroversi Ha Young tidak lagi hanya berkaitan dengan pernyataan dan permintaan maaf sang aktris.

Isunya kini berkembang menjadi pembahasan mengenai catatan kepemilikan tanah, asal-usul kekayaan Ahn Sang-ho, serta kemungkinan penyelidikan aset melalui mekanisme pemerintah Korea Selatan.

Meski demikian, hingga 22 Agustus 2026, belum ada keputusan final yang menetapkan Ahn Sang-ho sebagai pelaku tindakan pro-Jepang ataupun menetapkan tanah 2.700 pyeong tersebut sebagai aset pro-Jepang.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penelusuran dan proses hukum yang dilakukan pemerintah Korea Selatan. (tan)