Ia berpandangan, pembentukan OPD tersendiri akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk menyusun program, menetapkan prioritas, serta mengalokasikan anggaran yang benar-benar berorientasi pada kemajuan sektor pariwisata.

Meski demikian, Sri Puji mengingatkan bahwa setiap kebijakan di bidang pariwisata harus tetap menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari pembangunan. 

Ia menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh mengesampingkan kepentingan warga maupun mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh di tengah masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan pariwisata justru meminggirkan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai dampak sosial yang berpotensi muncul seiring berkembangnya kawasan wisata. 

Penataan fasilitas hiburan, misalnya, harus mempertimbangkan keberadaan lingkungan permukiman, sekolah, serta rumah ibadah.