AVNMEDIA.ID -  Ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) di Kecamatan Samarinda Seberang menjadi sorotan tajam DPRD Samarinda. Wilayah yang terletak di seberang Sungai Mahakam ini diketahui hanya memiliki satu sekolah negeri jenjang SMP, yakni SMP Negeri 3 Samarinda.

Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD yang terus meningkat setiap tahunnya.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa hal ini merupakan bukti nyata ketimpangan fasilitas pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di kota ini.

“Fasilitas pendidikan di Samarinda Seberang sangat terbatas. Hanya ada satu SMP negeri, padahal jumlah anak usia sekolah terus meningkat setiap tahunnya. Ini menjadi masalah serius,” tegas Novan saat ditemui usai rapat dengar pendapat, belum lama ini.

Ia menyayangkan bahwa pembangunan sekolah selama ini masih terlalu terpusat di kawasan inti kota dan belum menyentuh secara merata wilayah-wilayah pinggiran seperti Samarinda Seberang. Akibatnya, banyak siswa dari wilayah tersebut harus mencari sekolah di luar kecamatan, seperti ke Palaran atau Loa Janan Ilir.

Kondisi ini menurutnya tidak hanya membebani orang tua dari sisi biaya transportasi dan waktu tempuh, tetapi juga bertentangan dengan prinsip zonasi yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. 

“Kalau hanya satu SMP negeri di satu kecamatan, jelas tidak cukup. Akhirnya, anak-anak harus bersekolah jauh dari rumah. Ini kontraproduktif dengan sistem zonasi yang kita jalankan,” ujarnya.

Melihat urgensi masalah tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan setempat. Hasilnya, kini tengah dilakukan kajian awal terhadap kemungkinan pembangunan unit sekolah baru (USB) di wilayah tersebut.

“Hasil kajian menunjukkan bahwa tersedia lahan yang memungkinkan untuk dibangun sekolah. Ini kabar baik. Tahun depan kami akan dorong penganggarannya,” kata politisi Partai Golkar itu.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru di Samarinda Seberang bukan hanya persoalan teknis belaka, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak dasar warga atas pendidikan yang layak dan terjangkau.

Komisi IV, lanjut Novan, akan mengawal proses ini dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, agar pembangunan benar-benar terealisasi dan tidak berhenti hanya pada wacana.

“Pemerataan pembangunan sekolah harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada warga kota yang kesulitan sekolah hanya karena infrastruktur tidak tersedia,” pungkasnya.

Saat ini, masyarakat Samarinda Seberang pun menaruh harapan besar agar pembangunan SMP negeri baru di wilayah mereka dapat segera terealisasi. Bagi mereka, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah masa depan, dan keberadaan sekolah yang mudah diakses menjadi syarat mutlak untuk mewujudkannya.

(Adv)